Memahami Omnibus Law dan Alasan Buruh Menolaknnya
Memahami Omnibus Law dan Alasan Buruh Menolaknnya

Last update on .

Sebagai pegawai, jangan minder jika kamu tidak mengetahui dan memahami omnibus law. Sebab memang, Indonesia sebelumnya tidak memiliki konsep ini. Istilah omnibus law sendiri baru didengungkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo setelah ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu. Sebab itu, wajar jika banyak yang belum tahu dan memahami istilah ini.

Untuk bisa memahami omnibus law, ada baiknya kita simak defisininya dari beberapa sumber. Seperti dari Kamus Hukum Merriam-Webster, misalnya. Di sini dijelaskan bahawa istilah omnibus law berasal dari omnibus bill, yakni Undang-Undang (UU) yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata "omnibus" sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti "segalanya". Berdasarkan konsep itu, omnibus law ini bisa merevisi banyak aturan sekaligus.

Menurut Audrey O Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara bagi Barbara Sinclair (2012), omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Dapat disimpulkan bahwa omnibus law merupakan aturan yang mencakup banyak aspek dan kemudian disatukan dalam sebuah undang-undang. Karenanya, Presiden Jokowi sendiri bilang kalau omnibus law ini bakal menyelesaikan masalah tumpang tindih, serta menyederhanakan kendala regulasi yang dianggap berbelit dan panjang. Ia juga menegaskan kalau nantinya ada 79 UU dengan 1.244 pasal yang akan direvisi sekaligus. UU tersebut direvisi lantaran dinilai menghambat investasi.

"Di dalamnya ada 1.244 pasal yang akan direvisi, yang itu kita lakukan karena pasal-pasal ini menghambat kecepatan kita dalam bergerak untuk respon perubahan-perubahan yang ada di dunia. Kalau UU kita kaku, perubahan yang ada tidak bisa kita respons dengan cepat. Kita tercegat aturan yang kita buat," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Ritz Carlton, Sudirman, Jakarta, Kamis (16/1/2020), seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Buruh Menolak

Saat ini, ada dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang diajukan ke DPR. Pertama adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan yang kedua ialah Omnibus Law Perpajakan. Dari dua RUU tersebut, omnibus law cipta lapangan kerja menjadi yang paling ramai dan mendapat banyak penolakan, utamanya dari kalangan buruh.

Penolakan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja oleh para buruh dilakukan dengan cara unjuk rasa. Para buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan elemen serikat pekerja lain melakukan aksi tersebut di depan Gedung DPR RI pada Senin (20/1/2020) kemarin. Alasan penolakan adalah karena para buruh merasa terancam dengan RUU tersebut. Mereka menilai ada banyak hal yang bakal merugikan buruh jika RUU ini berubah jadi Undang-Undang.

Para buruh menilai RUU ini bakal merugikan karena omnibus law cipta lapangan kerja sendiri mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait. Adapun 11 klaster tersebut adalah 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.

Mengutip berbagai sumber, Presiden KSPI Saiq Iqbal setidaknya mencatat ada enam alasan penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pertama, dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini, terlihat, dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.

Alasan kedua, aturan mengenai pesangon dalam UU 13/2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, yakni tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 38 bulan upah.

Ketiga, buruh menolak istilah fleksibilitas pasar kerja. Iqbal menilai, istilah ini dapat diartikan tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap (PKWTT). Keempat, omnibus law ini juga dikhawatirkan menghapus berbagai persyaratan ketat bagi tenaga kerja asing. Kelima, jaminan sosial yang berpotensi hilang diakibatkan karena sistem kerja yang fleksibel.

Terakhir, buruh juga menolak adanya wacana penghapusan sanksi bagi pengusaha yang tak memberikan hak-hak buruh.